Bawaslu Butuh Suntikan Dana Segar Rp952 Miliar

JAKARTA - Anggaran Rp1,5 triliun yang disetujui Panitia Anggaran DPR RI bersama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Bawaslu selama Pemilu 2009 dinilai tidak mencukupi. Sebelum disetujui, Bawaslu pernah mengajukan proposal dana anggaran sebesar Rp2,3 triliun namun yang teralisasi hanya Rp1,5 triliun. Bawaslu membutuhkan suntikan dana segar sebesar Rp952 miliar lagi. "Sangat tidak memadai dalam menunjang kinerja Panwaslu di lapangan," kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, (9/2/2009). Nur Hidayat mengatakan dana tersebut dialokasikan ke pos-pos yang menjadi prioritas Bawaslu yakni untuk kepentingan Bawaslu dialokasikan Rp103.9 miliar, Panwaslu Provinsi Rp73,3 miliar, Panwaslu Kabupaten/Kota Rp509,8 miliar, Panwaslu Kecamatan Rp467 miliar dan Panwaslu Lapangan Rp346 miliar. Sementara alokasi untuk Panwaslu Luar Negeri terpaksa ditiadakan tapi akan diperhitungkan dari alokasi untuk Bawaslu. "Secara riil dan dalam kerangka penguatan Panwas di level kecamatan dan desa atau kelurahan maka Bawaslu butuh alokasi tambahan untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp952 miliar," ucapnya. Dana tersebut, sambung dia, akan dialokasikan untuk penambahan dukungan operasional PPL sebesar Rp278 miliar, tambahan honorarium PPL Rp61,4 miliar, honor tenaga sekretariat PPL sebesar Rp231,7 miliar, tambahan dukungan operasional Panwaslu kecamatan sebesar Rp65,7 miliar. Tambahan honor untuk anggota Panwaslu Kecamatan Rp22,8 miliar, tambahan honor untuk kepala dan pegawai sekretariat Panwaslu kecamatan Rp9,8 miliar dan pelatihan pengawasan untuk anggota Panwaslu kecamatan dan PPL sebesar Rp125 miliar. "Alokasi untuk dukungan pengawas pemilu partisipatif untuk mengawasi 527.344 TPS di hari H pada pemilu legislatif dan pemilu presiden sebesar Rp158,2 miliar," pungkasnya. (ful)