Jawaban Untuk Pertanyaan-Pertanyaan di Recent Comment www.nurhidayatsardini.com

Kamis, 03 Desember 2009 , 16:22:27 WIB
Jawaban Untuk Pertanyaan-Pertanyaan di Recent Comment www.nurhidayatsardini.com

Penetapan Kembali Panwaslu Pilpres menjadi Panwaslu Kada

Apa Latar Belakang Peraturan Bawaslu No.15 Tahun 2009? Lahirnya Peraturan Bawaslu No.15 Thn 2009 dalam rangka usaha penyelamatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) dengan tidak akan membiarkan penyelenggaraan Pemilu Kada diwarnai pelanggaran hukum dikarenakan tidak adanya institusi pengawas Pemilu.

Peraturan Bawaslu tersebut lahir ketika upaya Bawaslu untuk membentuk Surat Edaran Bersama dengan berkoordinasi dengan KPU buntu ditengah jalan dikarenakan KPU tidak mempunyai visi yang sama dalam menyelamatkan Pemilu Kada tersebut.

Banyak pihak mengatakan bahwa Peraturan Bawaslu No.15 Thn 2009 bertentangan dengan Undang-Undang, namun Bawaslu bisa memaklumi atas ketidaktahuan yang dimiliki dan melihat alasan yang dikemukakan sangatlah parsial dalam arti tidak melihat keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kada secara utuh.

Apakah Peraturan Bawaslu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007?

Ada 3 (tiga) alasan peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yakni:

(a) prinsip ‘lex superiore derogat lex infiriore’ mengharuskan norma hukum yang di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, prinsip tersebut diimbangi oleh prinsip lain, yaitu ‘lex specialis derogat lex generalis’ bahwa norma hukum yang khusus, baik materinya maupun wilayah berlakunya ataupun waktu berlakunya, dapat saja mengatur yang berbeda dari norma hukum yang bersifat umum tanpa mengubah status keberlakuan norma hukum yang bersifat umum tersebut. Diperbolehkan suatu peraturan perundang-undangan bersifat praepria (ketidaksesuaian norma) dengan Peraturan di atasnya sepanjang tidak contralegem (bertentangan norma) dengan peraturan di atasnya. (b) Ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2009 dalam hal ini tidaklah mengubah atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dikarenakan Peraturan Bawaslu mengatur alasan kedaruratan Peraturan Bawaslu tersebut dan secara spesifik keberlakuannya (waktu berlakunya) yakni hanya untuk Pemilu Kada tahun 2009 dan 2010 yang harus segera diselamatkan. Artinya ada alasan kepentingan umum yang sangat kuat berupa kualitas penyelenggaraan Pemilu Kada yang harus segera diselamatkan guna terwujudnya Asas Luber, Jurdil, dan Demokratis. Selain itu asas kemanfaatan, efisiensi, dan efektifitas menjadi dasar Peraturan Bawaslu tersebut. Bukankah tujuan dari adanya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan harus memikirkan asas kemanfaatan, efisiensi, dan efektifitas bagi rakyat banyak. (c) Hukum Administrasi Negara memberikan batasan dalam hal ditemukan adanya perbedaan pengaturan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, maka penafsirannya disarankan dikaitkan dengan elemen teleologis dari materi peraturan itu, yaitu menyangkut tujuannya (doelmatigheid). Jika tujuannya sama, maka perbedaan dalam teknis pelaksanaannya, sepanjang tidak mengganggu proses pencapaian tujuan langsungnya, maka keduanya masih dapat diterima sebagai dokumen hukum menurut pengertian ketidaksesuaian seperti pada butir (b) tersebut di atas. Dalam hal ini antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2009 mempunyai tujuan langsung yang sama yakni untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Kada yang Luber, Jurdil, dan Demokratis.

Apa tanggapan Bawaslu terkait Fatwa Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/XI/2009? Ada beberapa poin penting yang dapat dicatat dari alasan Fatwa Mahkama Agung Nomor 142/KMA/XI/2009, yakni:

a Rezim pemilu kepala daerah dan wakil Kepala Daerah sebagai rezim penyelenggaraan Pemilu, tidak ada pemisahan antara pemilu nasional maupun pemilu yang bersifat lokal.

b Pemilu Kada bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pengembangan politik melalui sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah demokratis.

c Berubahnya paradigma sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga berubah pula aspek pengawas Pemilu Kada secara juridis dan sosial politik. Selain poin-poin fatwa di atas, Mahkamah Agung berpendapat agar Bawaslu dan KPU mengeluarkan Surat Edaran Bersama terkait pembentukan Panwaslu. Dalam hal ini Bawaslu perlu menyampaikan kondisi yang sebenarnya bahwa usaha Bawaslu untuk menempuh SEB dengan KPU sudah buntu alias tertutup dikarenakan tidak adanya itikad baik dari KPU untuk sama-sama mempunyai visi menyelamatkan Pemilu Kada dengan Pengawas Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas.

Bagaimana kewenangan DPRD dalam membentuk Panwaslu Kada menurut ketentuan Pasal 236A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008?

Perlu dipahami semua pihak bahwa pasal 236A ditempatkan pada ketentuan perlalihan merupakan ketentuan yang bersifat kedaruratan dan bersyarat (conditional constitution). Menurut risalah rapat revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, makna pasal 236A memiliki sifat, transitoir, darurat, dan bersyarat dikarenakan pada saat UU No.12 Thn 2008 diundangkan pada tanggal 28 April 2008, Bawaslu baru saja berumur 18 (delapan belas hari) sehingga pada saat itu sulit untuk Bawaslu melaksanakan kewenangannya untuk membentuk Panwaslu Kada.

Ketentuan peralihan yang bersifat transitoir, darurat, dan bersyarat tersebut merupakan ketentuan yang bersifat einmalicht (sekali selesai). Dikarenakan sekali selesai maka ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi, hal tersebut diperkuat dengan Pasal 42 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menghapus kewenangan DPRD untuk membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah. Sehingga apabila dilihat secara utuh ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka hanya Bawaslu yang berwenang untuk membentuk Panwaslu Kada berdasarkan Pasal 236A juncto Pasal 42 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Selain itu Pasal 236A UU 12/2008 tersebut tidak berlaku secara terus menerus, ia berlaku sekali selesai pada saat belum terbentuknya Bawaslu, pada saat Bawaslu telah terbentuk maka keberadaan Pasal 236A tersebut menjadi sesuatu yang keberadaannya tidak lagi eksis.

Kewenangan Bawaslu dalam membentuk Panwaslu Kada menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bersifat penuh (aktif dan otoritatif), tunggal (hanya dimiliki oleh Bawaslu), bulat dan utuh (tidak bisa didelegasikan kepada Panwaslu setingkat dibawahnya). Kewenangan tersebut diwujudkan oleh Bawaslu dengan membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2009 dan dikonkritkan dalam bentuk Keputusan Penetapan.

Siapa yang ditetapkan oleh Bawaslu sebagai Panwaslu Kada?

Bawaslu hanya akan menetapkan Panwaslu Pileg dan Pilpres yang pernah menjalani rekrutmen oleh KPU, serta uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu ketika Pemilu Pileg dan Pilpres yang lalu dengan catatan bahwa yang ditetapkan masih memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara Pemilu. Dan perlu diketahui pula bahwa Panwaslu Kada yang akan ditetapkan hanya terhadap Panwaslu yang bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu Kada Tahun 2009 dan Tahun 2010 saja. Pada tahun 2010 setidaknya ada 246 Pemilu Kada yang harus segera diselamatkan.

Langkah-Langkah apa yang akan dilakukan Bawaslu selanjutnya? Ada sejumlah langkah yang akan dilakukan Bawaslu dalam rangka penetapan kembali Panwaslu Pileg dan Pilpres menjadi Panwaslu Kada, sebagai berikut:

a Bawaslu akan melakukan klarifikasi terhadap calon anggota Panwaslu yang akan ditetapkan. Klarifikasi dilakukan untuk memeriksa keterpenuhan persyaratan bagi calon anggota Panwaslu yang akan ditetapkan. Bawaslu tidak akan menetapkan calon anggota Panwaslu yang tidak memenuhi syarat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

b Bawaslu dalam waktu dekat akan segera menetapkan dan melantik kembali Panwaslu Pileg dan Pilpres menjadi Panwaslu Kada sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan sesuai hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu.