Raker Sekretariat Panwaslu, Jayakarta [1]

Pada siang ini saya menyampaikan materi terkait bagaimana membangun soliditas di antara ketua dan anggota Panwaslu dengan pihak sekretariat Panwaslu dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilukada di daerah. Yang terbayang di benak saya adalah kekompakan, soliditas, dan sinergisitas, pada kahirnya menyumbang produktivitas bagi penyelenggaraan Pemilukada kita.

Sebuah lembaga negara tak akan mampu menjalankan mandatnya apabila tak terjalin kekompakan di antara ketua dan anggota di satu pihak serta sekretariat di pihak yang lain. Pihak pertama merupakan cerminan policy maker, sementara pihak kedua adalah supporting units. Yang pertama sumber normatif, yang kedua pelaksana dari apa yang diputuskan pihak pertama.

Di dalam UU No 15 Tahun 2011 dikatakan, bahwa sekretariat merupakan pelaksana fungsi-fungsi fasilitasi dan administrasi. Mereka itu cermin dari gugus tugas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, meski setiap birokrat yang ditempatkan pada lembaga tsb tetap loyal terhadap apa yang digariskan oleh pleno pada lembaga dimaksud, sementara pihak sekretariat sebenarnya tak lemah-lemah amat pada posisi dan perannya di depan policy maker.

Saya ingin katakan, bahwa sebenarnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sekretariat juga strategis dalam memfasilitasi dan mengadministrasi ketua dan anggota Panwaslu. Coba pelajari pada Perpres No 49 Tahun 2008 bahwa tupoksi umum dari sekretariat ialah mengumpulkan, mengidentifikasi, dan merumuskan, sehingga disampaikan kepada policy maker untuk ditentukan kebijakannya. 

Oleh karena itu tak tepat belaka apabila ada pihak yang meyatakan bahwa Tupoksi sekretariat Panwaslu hanya sekadar teknik-operasional. Celakanya lagi, tugas mereka hanya mengurusi anggaran dan SPPD semata-mata. Mereka yang menganggap tupoksi sekretariat semacam itu sepertinya tak mempelajari dan memahami benar ketentuan UU No 15 Tahun 2011 dan Perpres No 49 Tahun 2008.*

Jayakarta, Jakarta, 22 Maret 2012