Pertemuan Bawaslu-Panwaslu DKI Jakarta [1]

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada DKI Jakarta akan digelar pada 11 Juni 2012. Infrastruktur pengawasan sudah dirampungkan dalam ragam jenis dan jenjangnya. Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah, melaporkan bahwa sebanyak 267 orang anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) telah terbentuk di seluruh kelurahan se-DKI Jakarta.

Dalam dialog antara Bawaslu dengan jajaran Panwaslu DKI Jakarta sore (Kamis, 29 Maret 2012) di kawasan Blok M, ini terungkap banyak hal menyangkut kinerja pengawasan usai dibentuknya beberapa bulan lampau. Saya menilai jajaran Panwaslu telah bekerja dengan baik. Laporan dan temuan ditindaklanjuti. Sebagian besar menyangkut pelanggaran administrasi Pemilu.

Seperti diketahui, dua tahapan Pemilukada DKI sedang berlangsung, yakni daftar pemilih dan pencalonan. Selama berlangsungnya kedua tahapan tersebut terjadi sejumlah pelanggaran dengan sejumlah modus. Dilaporkan Panwaslu Jakarta Timur, ada kejanggalan terkait dengan pengadministrasian persyaratan pencalonan untuk calon perseorangan. Kasusnya sedang didalami Panwaslu.

Di bagian lain, Panwaslu Jakarta Selatan menangani daftar pemilih yang di satu sisi sebelumnya berada di Jakarta Selatan, namun di pihak lain kini berada di wilayah Tangerang untuk sejumlah nama warga. Dijawab Bawaslu pada pokoknya lihat terlebih dahulu kebijakan status kependudukan nama-nama yang disebut. Hak pilih tergantung penduduk, nah apabila mereka benar-benar memiliki KTP DKI itulah mereka yang berhak terdaftar dalam DPT.

Yang menarik laporan Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Muhaimin, melaporkan di Kelurahan Kalideres, warga RW 14 yang tak jauh dari Perumahan Citra, mulanya warga di RW tersebut menolak didaftar sebagai pemilih. Mulanya PPDP yang mendatangi mereka, PPS dan PPK yang datang belakangan, bahkan hingga Kepala Kecamatan pun tetap menolaknya. Namun berkat kerja keras dan persuasi intensif yang dilakukan Panwaslu Jakarta Barat, akhirnya mereka bersedia untuk didaftar. Begitulah.

Blok M, 29 Maret 2012.