Pengamat Undip: Pemerintah Lumpuh Tangani Lapindo

Media: detikcom Tanggal: 11 mei 2007 Semarang - Semburan lumpur di Sidoarjo telah terjadi hampir setahun ini. Pemerintah dinilai tak bisa menjalankan misinya sebagai pelindung kepentingan rakyat dan lumpuh, karena hingga kini masalah tersebut belum teratasi. Demikian pendapat Pakar Tata Negara Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, saat berbicara dalam Diskusi dan Pemutaran Film Tragedi Lumpur Porong Sidoarjo di Gedung St Soenardi FE Undip Semarang, Jalan Hayam Wuruk, Kamis (10/5/2007). ?Seharusnya pemerintah mampu tidak hanya memfasilitasi masalah semburan lumpur tersebut, melainkan juga mengatasi problem sosial dan seluruh dampaknya. Ini yang membuat masalah lumpur terus berlarut-larut,? kata dia. Dosen FISIP itu menjelaskan, pemerintah diharapkan tegas dengan segera mengambil alih penanganan agar ada kepastian hukum. Juga agar penanganan secara lintas sektoral dan managable dapat terlaksana. Selain itu, Nur Hidayat menambahkan, negara diminta membawa korporasi mempertanggungjawabkan tindakannya di depan pengadilan. ?Ini agar semua tahu, siapa yang salah. Kalau tidak ya akan begini terus,? tegasnya. Nur Hidayat yang juga Sekretaris Perludem itu menyatakan, demi kepentingan jangka panjang, saat ini diperlukan perubahan di sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana tertuang dalam UU No 23 Tahun 1997. ?Semburan lumpur Porong Sidoarjo menunjukkan pada kita bahwa rakyat harus dilindungi dari bahaya praktik usaha dan industri,? katanya. Solidaritas Sosial Hilang Di tempat yang sama, budayawan Darmanto Jatman menilai saat ini solidaritas sosial hilang dalam kasus semburan lumpur Lapindo. ?Tidak ada kan yang namanya bantuan dari luar daerah ke korban lumpur? Ini bukti solidaritas hilang,? kata dia. Darmanto menyatakan, hilangnya solidaritas itu mungkin karena semburan lumpur tidak dikategorikan dalam bencana, sehingga masyarakat luar Sidoarjo tak tergerak bahu-membahu membantu korban lumpur. ?Saat ini, solidaritas masyarakat memang sedang turun pada titik kulminasi terendah. Buktinya, korban lumpur yang sudah di depan mata, tapi bantuan apa pun tak mengalir,? jelas dia. Lelaki yang juga Dosen di FISIP Undip Semarang itu menilai retaknya solidaritas sosial kemungkinan juga disebabkan tidak bagusnya hubungan pusat dan daerah. Pemerintah daerah dan pusat tidak bisa menjalin komunikasi dengan rakyatnya. ?Kalau terus seperti itu, rakyat bisa tidak percaya pada pemerintah. Ini akan jadi masalah lagi ke depan,? imbuhnya. Mengenai upaya penanganan yang dilakukan Lapindo, Darmanto mengatakan, belakangan ini pabrik pengeboran minyak itu tengah gencar mencitrakan diri sebagai sosok yang tidak terkait dengan keluarnya semburan lumpur. Darmanto menambahkan, dengan menggelar diskusi atau kegiatan lain di perguruan tinggi dan tempat lain, Lapindo berupaya meneguhkan diri sebagai perusahaan yang punya tanggung jawab sosial meski tidak pernah ditetapkan bersalah di muka pengadilan. Sampaikan info ini Subyek : Pengamat Undip: Pemerintah Lumpuh Tangani Lapindo Dosen FISIP itu menjelaskan, pemerintah diharapkan tegas dengan segera mengambil alih penanganan agar ada kepastian hukum. Juga agar penanganan secara lintas sektoral dan managable dapat terlaksana. Selain itu, Nur Hidayat menambahkan, negara diminta membawa korporasi mempertanggungjawabkan tindakannya di depan pengadilan. ?Ini agar semua tahu, siapa yang salah. Kalau tidak ya akan begini terus,? tegasnya. Nur Hidayat yang juga Sekretaris Perludem itu menyatakan, demi kepentingan jangka panjang, saat ini diperlukan perubahan di sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana tertuang dalam UU No 23 Tahun 1997. ?Semburan lumpur Porong Sidoarjo menunjukkan pada kita bahwa rakyat harus dilindungi dari bahaya praktik usaha dan industri,? katanya. Solidaritas Sosial Hilang Di tempat yang sama, budayawan Darmanto Jatman menilai saat ini solidaritas sosial hilang dalam kasus semburan lumpur Lapindo. ?Tidak ada kan yang namanya bantuan dari luar daerah ke korban lumpur? Ini bukti solidaritas hilang,? kata dia. Darmanto menyatakan, hilangnya solidaritas itu mungkin karena semburan lumpur tidak dikategorikan dalam bencana, sehingga masyarakat luar Sidoarjo tak tergerak bahu-membahu membantu korban lumpur. ?Saat ini, solidaritas masyarakat memang sedang turun pada titik kulminasi terendah. Buktinya, korban lumpur yang sudah di depan mata, tapi bantuan apa pun tak mengalir,? jelas dia. Lelaki yang juga Dosen di FISIP Undip Semarang itu menilai retaknya solidaritas sosial kemungkinan juga disebabkan tidak bagusnya hubungan pusat dan daerah. Pemerintah daerah dan pusat tidak bisa menjalin komunikasi dengan rakyatnya. ?Kalau terus seperti itu, rakyat bisa tidak percaya pada pemerintah. Ini akan jadi masalah lagi ke depan,? imbuhnya. Mengenai upaya penanganan yang dilakukan Lapindo, Darmanto mengatakan, belakangan ini pabrik pengeboran minyak itu tengah gencar mencitrakan diri sebagai sosok yang tidak terkait dengan keluarnya semburan lumpur. Darmanto menambahkan, dengan menggelar diskusi atau kegiatan lain di perguruan tinggi dan tempat lain, Lapindo berupaya meneguhkan diri sebagai perusahaan yang punya tanggung jawab sosial meski tidak pernah ditetapkan bersalah di muka pengadilan.?