Menkeu Didesak Cairkan Dana KPU

Kompas, Kamis, 3 Juli 2008

Jakarta, Kompas, - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Menteri Keuangan untuk segera mencairkan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu.

Komisi II juga berencana mengadakan pertemuan bersama antara Menkeu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk membahas anggaran penyelenggaraan pemilu 2009 sebelum APBN perubahan.

Kesimpulan itu dicapai dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan KPU dan Bawslu, Rabu (2/7) siang, yang dipimpin ketua Komisi II EE Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat, Sulawesi Utara).

Seperti disampaikan ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, Bawaslu telah mengajukan anggaran sebesar Rp.888,773 miliar. Namun pencairannya belun terlaksana sekalipun setidaknya telah dilakukan tiga kali pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran departemen Keuangan. Selain itu, Bawaslu juga terkendala sarana prasarana yang sangat terbatas sekalipun sudah berusia 4 bulan.

Akibat ketidaan anggaran, target pembentukan Panitia Pengawas Pemilu didaerah pada akhir Juli 2008 kemingkinan bisa meleset. Selama ini Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk pemilihan kepala daerah yang dibiayai dengan APBD setempat. sementara didaerah lainnya pembentukan terpaksa ditunda menunggu cairnya dana APBN.

?Keluhan?Bawslu soal ketiadaan anggaran itu dikritik oleh sejumlah anggota Komisi II, terutama karena soal serupa selalu muncul dalam rapat dengar pendapat dengan Bawaslu.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary juga menyampaikan bahwa masih terdapat anggaran KPU yang masih diblokir oleh Departemen Keuangan sebesar Rp.3,766 triliyun yang sebagian besar untuk pembiayaan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemilu 2009. total pagu definitif tahun anggaran 2008 untuk membiayai tahapan pemilu 2009 untuk KPU mencapai Rp.6,667 triliun

Untuk APBN perubahan 2008, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp.1,616 triliun untuk mencukupi kebutuhan KPU sampai dengan Panitia Pemungutan Suara ditingkat desa/kelurahan.(DIK)